Bus Transjakarta Karatan, Ahok: Saya yang Salah!

 
JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku masalah bus Transjakarta yang karatan merupakan kesalahannya. Dia mengaku kurang mengawasi proses pengadaan bus Transjakarta.

"Kalau ngomong jujur, saya yang salah juga. Saya terlalu naif. Saya berpikir sudah ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 50 orang dan inspektorat mengawasi seluruh proses," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Diakui, Ahok, BPKP sebenarnya sempat mengirimkan surat kepada Pemprov yang isinya agar melakukan pengkajian ulang terhadap pengadaan bus. "Ternyata BPKP telah mengirim surat dan kita enggak lihat surat itu dari tanggal 3 Agustus. Isinya ini (pengadaan bis) harus dikaji ulang. Kita juga terdesak ingin dapat bus. Mereka (pemenang tender) sengaja memodifikasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahok pun menyerahkan proses penyelidikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk menelusuri kejanggalan terhadap proses pengadaan bus Transjakarta. "Inspektorat kan internal. Jadi yang bisa menentukan adanya kerugian negara itu BPK. Makanya kita minta BPK periksa, karena janggal nih, kok bisa barang baru dengan harga segitu enggak sesuai. Beli Rp3,3 miliar, masa dapat barangnya kaya gitu," terangnya.

BPK janji selidiki pengadaan Bus TransJakarta karatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)akhirnya turun tangan terkait kasus pengadaan bus Transjakarta. dengan atau tanpa laporan dari Pemprov DKI, BPK akan melakukan audit terkait proyek pengadaan bus tersebut.

"Apapun kalau ada indikasi yang dilakukan Pemda, tak terkecuali Pemprov DKI, BPK punya kewenangan diminta atau tidak untuk memeriksa program pengadaan barang. Sekarang yang disorot Pengadaan TransJakarta. Ini akan jadi perhatian BPK, syukur-syukur ada permintaan khusus dari Pemprov sendiri itu akan jadi lebih mudah," ujar anggota BPK Ali Masykur Musa.

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Seminar Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Karawang dengan tema 'Peran BPK RI, Implementasi Penegakan Tindak Pidana Korupsi' yang berlangsung di Auditorium Universitas Singaperbangsa (UNSIKA) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (25/2).

Peserta konvensi Capres Partai Demokrat ini mengatakan, pemeriksaan itu sendiri nantinya akan dilakukan secara menyeluruh.

"Dari proses tender, penentuan harga, penentuan pemenangnya. Semua akan kita lihat dan apakah ada unsur kerugian negara dalam pengadaan TransJakarta, sehingga tidak ada satupun yang bisa lepas dari BPK," tegasnya.

Mengenai berapa lama waktu pemeriksaan tersebut, pria yang akrab disapa Cak Ali menuturkan, semuanya tergantung berapa lama rencana proyek tersebut berlangsung.

"Belum tahu apa jadi pemeriksaan anggaran 2013. Kita lihat casenya bentuk pemeriksaan seperti apa kalau tahunan 2 bulan selesai.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan hasil pemeriksaan kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) oleh tim Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.

"Saya belum baca, tapi udah ada di Pak Gubernur (Joko Widodo). Tadi sudah tanda tangan dan paraf Pak Gubernur untuk nanti dikirim ke BPK. Kalau BPK kan internal. Kalau KPK kan sudah eksternal," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (25/2).

Ahok menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut tidak langsung diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi harus melalui BPK terlebih dahulu sesuai dengan prosedur institusi pemerintahan.

"Kalau secara prosedur pemerintahan begitu. Jadi, bukan lapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tapi ke BPK. Hasil temuan BPK baru diserahkan ke Jaksa atau Polisi," kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambah pemeriksaan tersebut hanya pada proyek pengadaan bus Transjakarta dan BKTB bukan pengadaan bus tingkat wisata milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Kalau bis wisata enggak, karena dianggap enggak ada masalah. Bisa bermasalah kalau misal nantinya mogok," pungkas dia.

Monorel Hanya Cocok Jadi Sarana Angkutan Wisata

 

JAKARTA- Proyek pembangunan monorel diprediksi akan kembali mangkrak setelah proses pembangunannya belum menunjukkan hasil. Belum lagi, persoalan menyangkut perjanjian dengan PT Jakarta Monorail yang tak kunjung disepakati.

Menurut pengamat transportasi Dharmaningtyas, sejak awal, ia sudah melihat ada beberapa indikasi yang akan membuat proyek itu tidak berjalan mulus. "Pertama, pendapat saya bahwa monorel itu tidak layak sebagai sarana angkutan perkotaan, dia hanya layak untuk angkutan wisata," katanya kepada Okezone, Senin (17/2/2014).

Kedua, menyangkut mandeknya pembangunan, ia tidak percaya dengan kinerja PT Jakarta Monorail, dan hal itu sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Monorel itu bukan solusi, solusi di tengah kota itu Busway. Monorel itu hanya layak dari pinggiran kota ke tengah kota, tapi tidak ada yang mendengarkan," tandasnya.

Darmaningtyas mengungkapkan, bila proyek monorel batal dan PT Jakarta Monorail bangkrut, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus meminta pertanggungjawaban. "Sanksi yang paling berat adalah tidak dipercaya lagi ketika mengajukan usulan untuk bangun infrastruktur transportasi. Itu sanksi terberat bagi investor," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui memang ada permasalahan atas pembangunan proyek monorel, di antaranya menyangkut perjanjian proyek. Senada dengan Jokowi, Ahok juga menyatakan keberhasilan proyek monorel ini masih diragukan. Namun, ia memastikan tidak akan meminta PT Jakarta Monorel untuk menghentikan proyek itu, karena khawatir dituntut.