Ahok: Kalau Soal Kemendagri Jangan Ngomong Lagi Deh

Jakarta - Karut marutnya realisasi Kartu Tanda Penduduk elektronik atauelectronic-KTP (e-KTP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri juga banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Namun Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ogah mengomentari persoalan e-KTP karena terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini saat ditanya persoalan e-KTP yang banyak belum tercetak.

Menurut Ahok, dirinya tidak mau membicarakan karena tidak lagi duduk di Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

"Kalau Kemendagri jangan deh. Jangan ngomong lagi deh, soalnya aku bukan di Komisi II lagi. Kalau aku di Komisi II aku jawab deh," kata Ahok kemudian tertawa saat ditanyai wartawan di Balai Kota DKI, Rabu (19/03/2014).

Pernyataan politikus Partai Gerindra ini seperti tidak ingin membuat "bola panas" dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ahok pernah bersitegang dengan Kemendagri Gamawan Fauzi seperti persoalan pemerintah daerah harus menjalin kerja sama dengan ormas seperti Front Pembela Islam (FPI).

Ahok Lawan Mafia Proyek

 

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta segera melakukan perombakan posisi pejabat di Balai Kota. Langkah ini dinilai tepat untuk memberantas kongkalikong antara pejabat dan pihak ketiga dalam melakukan tender pengadaan.

Direktur bidang politik dan jaringan Indonesian Human Rights Committe for Social Justice, Ridwan Darmawan, mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan pejabat untuk mendapatkan jatah proyek. Seperti terjadi dalam pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintergrasi Busway (BKTB). 

"Itu cerita lama. Pihak ketiga atau pihak-pihak yang merasa punya andil dalam proses pencalonan seseorang dalam pilgub, pilpres, pilbup, pilwakot, sampai pilkades hingga orang tersebut (pihak ketiga) tadi akan memanfaatkan investasinya dalam keterlibatannya mendukung orang yang mengikuti proses perebutan kekuasaan itu," ujar Ridwan kepadaOkezone, Jumat (14/3/2014). 

Ridwan mengakui fenomena sulit dibuktikan apakah pemanfaatan pihak ketiga memang dipakai secara aktif oleh kedua belah pihak. Dia mencontohkan kedekatan Michael Bimo Putranto dengan Gubernur Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ridwan, harus diselidiki terlebih dulu apakah Bimo dalam pengadaan bus berkarat itu mengikuti tender lalu menang? Apakah dimenangkannya Bimo atas persetujuan Jokowi sebagai gubernur dengan menekan pejabat Dishub DKI yang membuka tender proyek? 

“Atau hanya aktif sepihak dari pihak ketiga yang mengkampanyekan kepada pihak Dishub bahwa dia adalah orang dekat Jokowi misalkan. Sehingga birokrat Dishub akhirnya memenangkan orang ini. Jokowinya dalam hal ini pasif. Itu perlu dibuktikan saya kira," tuturnya.

Karena itu Ridwan sepakat dengan rencana Pemprov melakukan perombakan besar-besaran posisi pejabat di lingkungan Balai Kota. Sebab, kata dia, sebagus apapun pemimpinnya tidak berarti bila pelaksana roda pemerintahan di lapangan bobrok. “Itu PR kita ke depan sebagai bangsa," pungkasnya. 

Kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan merombak total birokrasi untuk membuka peluang bagi seluruh untuk mengisi formasi pejabat Pemprov DKI sesuai dengan keahliannya.

Menurut Ahok, semua golongan PNS berpeluang mengisi posisi sebagai pejabat eselon III dan IV. PNS dari golongan III-C sampai IV-A kata Ahok akan dites ulang.Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini, masih banyak PNS muda dan jujur, dan berintegritas untuk membangun Jakarta.

Monorel Hanya Cocok Jadi Sarana Angkutan Wisata

 

JAKARTA- Proyek pembangunan monorel diprediksi akan kembali mangkrak setelah proses pembangunannya belum menunjukkan hasil. Belum lagi, persoalan menyangkut perjanjian dengan PT Jakarta Monorail yang tak kunjung disepakati.

Menurut pengamat transportasi Dharmaningtyas, sejak awal, ia sudah melihat ada beberapa indikasi yang akan membuat proyek itu tidak berjalan mulus. "Pertama, pendapat saya bahwa monorel itu tidak layak sebagai sarana angkutan perkotaan, dia hanya layak untuk angkutan wisata," katanya kepada Okezone, Senin (17/2/2014).

Kedua, menyangkut mandeknya pembangunan, ia tidak percaya dengan kinerja PT Jakarta Monorail, dan hal itu sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Monorel itu bukan solusi, solusi di tengah kota itu Busway. Monorel itu hanya layak dari pinggiran kota ke tengah kota, tapi tidak ada yang mendengarkan," tandasnya.

Darmaningtyas mengungkapkan, bila proyek monorel batal dan PT Jakarta Monorail bangkrut, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus meminta pertanggungjawaban. "Sanksi yang paling berat adalah tidak dipercaya lagi ketika mengajukan usulan untuk bangun infrastruktur transportasi. Itu sanksi terberat bagi investor," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui memang ada permasalahan atas pembangunan proyek monorel, di antaranya menyangkut perjanjian proyek. Senada dengan Jokowi, Ahok juga menyatakan keberhasilan proyek monorel ini masih diragukan. Namun, ia memastikan tidak akan meminta PT Jakarta Monorel untuk menghentikan proyek itu, karena khawatir dituntut.

Ahok: Inspektorat Laporan, TransJ Bermasalah

 

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta pihak inspektorat menindaklanjuti temuan kondisi bus TransJakarta yang berkarat. Perwakilan inspektorat secara lisan melaporkan kebenaran bus bermasalah.

"Kemarin kita sudah minta inspektorat untuk panggil. Laporan tertulisnya belum, tapi laporan lisannya, apa yang diberitakan itu benar, barang-barang ini bermasalah," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2014).

Saat ini pihak Pemprov masih mempelajari kontrak kesepakatan pembelian bus baru. Di dalam kontrak pembelian tersebut, sebut Ahok ada jaminan barang selama satu tahun, dan beberapa hal lainnya.

"Kontraknya kita juga lemah. Yang pasti si penerima barang kita kenakan sanksi tinggal mereka berlindung dibalik kontrak," imbuhnya.

Sebelumnya Ahok mengatakan rencananya, bus TransJ yang berkarat ini akan dipulangkan ke pemenang tender/importir. Pemulangan tersebut telah dibahas dan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur DKI Joko Widodo. Pemprov DKI juga baru membayar 26 persen sebagai uang muka.

Bus-bus baru buatan China ini ramai dibicarakan karena ditemukan sejumlah masalah di dalam komponennya. Mulai dari kerusakan dan kondisinya yang berkarat. Sebanyak 30 bus telah diresmikan oleh Jokowi pada 22 Januari 2014.