Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)akhirnya turun tangan terkait kasus
pengadaan bus Transjakarta. dengan atau tanpa laporan dari Pemprov DKI,
BPK akan melakukan audit terkait proyek pengadaan bus tersebut."Apapun kalau ada indikasi yang dilakukan Pemda, tak terkecuali Pemprov DKI, BPK punya kewenangan diminta atau tidak untuk memeriksa program pengadaan barang. Sekarang yang disorot Pengadaan TransJakarta. Ini akan jadi perhatian BPK, syukur-syukur ada permintaan khusus dari Pemprov sendiri itu akan jadi lebih mudah," ujar anggota BPK Ali Masykur Musa.
Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Seminar Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Karawang dengan tema 'Peran BPK RI, Implementasi Penegakan Tindak Pidana Korupsi' yang berlangsung di Auditorium Universitas Singaperbangsa (UNSIKA) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (25/2).
Peserta konvensi Capres Partai Demokrat ini mengatakan, pemeriksaan itu sendiri nantinya akan dilakukan secara menyeluruh.
"Dari proses tender, penentuan harga, penentuan pemenangnya. Semua akan kita lihat dan apakah ada unsur kerugian negara dalam pengadaan TransJakarta, sehingga tidak ada satupun yang bisa lepas dari BPK," tegasnya.
Mengenai berapa lama waktu pemeriksaan tersebut, pria yang akrab disapa Cak Ali menuturkan, semuanya tergantung berapa lama rencana proyek tersebut berlangsung.
"Belum tahu apa jadi pemeriksaan anggaran 2013. Kita lihat casenya bentuk pemeriksaan seperti apa kalau tahunan 2 bulan selesai.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan hasil pemeriksaan kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) oleh tim Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.
"Saya belum baca, tapi udah ada di Pak Gubernur (Joko Widodo). Tadi sudah tanda tangan dan paraf Pak Gubernur untuk nanti dikirim ke BPK. Kalau BPK kan internal. Kalau KPK kan sudah eksternal," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (25/2).
Ahok menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut tidak langsung diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi harus melalui BPK terlebih dahulu sesuai dengan prosedur institusi pemerintahan.
"Kalau secara prosedur pemerintahan begitu. Jadi, bukan lapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tapi ke BPK. Hasil temuan BPK baru diserahkan ke Jaksa atau Polisi," kata dia.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambah pemeriksaan tersebut hanya pada proyek pengadaan bus Transjakarta dan BKTB bukan pengadaan bus tingkat wisata milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
"Kalau bis wisata enggak, karena dianggap enggak ada masalah. Bisa bermasalah kalau misal nantinya mogok," pungkas dia.
No comments:
Post a Comment