JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta segera melakukan perombakan posisi pejabat di Balai Kota. Langkah ini dinilai tepat untuk memberantas kongkalikong antara pejabat dan pihak ketiga dalam melakukan tender pengadaan.
Direktur bidang politik dan jaringan Indonesian Human Rights Committe for Social Justice, Ridwan Darmawan, mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan pejabat untuk mendapatkan jatah proyek. Seperti terjadi dalam pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintergrasi Busway (BKTB).
"Itu cerita lama. Pihak ketiga atau pihak-pihak yang merasa punya andil dalam proses pencalonan seseorang dalam pilgub, pilpres, pilbup, pilwakot, sampai pilkades hingga orang tersebut (pihak ketiga) tadi akan memanfaatkan investasinya dalam keterlibatannya mendukung orang yang mengikuti proses perebutan kekuasaan itu," ujar Ridwan kepadaOkezone, Jumat (14/3/2014).
Ridwan mengakui fenomena sulit dibuktikan apakah pemanfaatan pihak ketiga memang dipakai secara aktif oleh kedua belah pihak. Dia mencontohkan kedekatan Michael Bimo Putranto dengan Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ridwan, harus diselidiki terlebih dulu apakah Bimo dalam pengadaan bus berkarat itu mengikuti tender lalu menang? Apakah dimenangkannya Bimo atas persetujuan Jokowi sebagai gubernur dengan menekan pejabat Dishub DKI yang membuka tender proyek?
“Atau hanya aktif sepihak dari pihak ketiga yang mengkampanyekan kepada pihak Dishub bahwa dia adalah orang dekat Jokowi misalkan. Sehingga birokrat Dishub akhirnya memenangkan orang ini. Jokowinya dalam hal ini pasif. Itu perlu dibuktikan saya kira," tuturnya.
Karena itu Ridwan sepakat dengan rencana Pemprov melakukan perombakan besar-besaran posisi pejabat di lingkungan Balai Kota. Sebab, kata dia, sebagus apapun pemimpinnya tidak berarti bila pelaksana roda pemerintahan di lapangan bobrok. “Itu PR kita ke depan sebagai bangsa," pungkasnya.
Kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan merombak total birokrasi untuk membuka peluang bagi seluruh untuk mengisi formasi pejabat Pemprov DKI sesuai dengan keahliannya.
Menurut Ahok, semua golongan PNS berpeluang mengisi posisi sebagai pejabat eselon III dan IV. PNS dari golongan III-C sampai IV-A kata Ahok akan dites ulang.Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini, masih banyak PNS muda dan jujur, dan berintegritas untuk membangun Jakarta.
Direktur bidang politik dan jaringan Indonesian Human Rights Committe for Social Justice, Ridwan Darmawan, mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan pejabat untuk mendapatkan jatah proyek. Seperti terjadi dalam pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintergrasi Busway (BKTB).
"Itu cerita lama. Pihak ketiga atau pihak-pihak yang merasa punya andil dalam proses pencalonan seseorang dalam pilgub, pilpres, pilbup, pilwakot, sampai pilkades hingga orang tersebut (pihak ketiga) tadi akan memanfaatkan investasinya dalam keterlibatannya mendukung orang yang mengikuti proses perebutan kekuasaan itu," ujar Ridwan kepadaOkezone, Jumat (14/3/2014).
Ridwan mengakui fenomena sulit dibuktikan apakah pemanfaatan pihak ketiga memang dipakai secara aktif oleh kedua belah pihak. Dia mencontohkan kedekatan Michael Bimo Putranto dengan Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ridwan, harus diselidiki terlebih dulu apakah Bimo dalam pengadaan bus berkarat itu mengikuti tender lalu menang? Apakah dimenangkannya Bimo atas persetujuan Jokowi sebagai gubernur dengan menekan pejabat Dishub DKI yang membuka tender proyek?
“Atau hanya aktif sepihak dari pihak ketiga yang mengkampanyekan kepada pihak Dishub bahwa dia adalah orang dekat Jokowi misalkan. Sehingga birokrat Dishub akhirnya memenangkan orang ini. Jokowinya dalam hal ini pasif. Itu perlu dibuktikan saya kira," tuturnya.
Karena itu Ridwan sepakat dengan rencana Pemprov melakukan perombakan besar-besaran posisi pejabat di lingkungan Balai Kota. Sebab, kata dia, sebagus apapun pemimpinnya tidak berarti bila pelaksana roda pemerintahan di lapangan bobrok. “Itu PR kita ke depan sebagai bangsa," pungkasnya.
Kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan merombak total birokrasi untuk membuka peluang bagi seluruh untuk mengisi formasi pejabat Pemprov DKI sesuai dengan keahliannya.
Menurut Ahok, semua golongan PNS berpeluang mengisi posisi sebagai pejabat eselon III dan IV. PNS dari golongan III-C sampai IV-A kata Ahok akan dites ulang.Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini, masih banyak PNS muda dan jujur, dan berintegritas untuk membangun Jakarta.
No comments:
Post a Comment